Pengurus dan anggota Unit Layanan Disabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ULD BPBD) Provinsi NTB diberikan pembekalan teknik menjadi fasilitator.
Pembekalan ini diberikan langsung oleh para Fasilitator dari Arbeiter-Samariter-Bund South and South-East Asia (ASB), Pusdiklat BNPB, dan Forum Inklusi Disabilitas Kabupaten Magelang (FIDAKAMA).
Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota ULD menjadi bagian dari pool of facilitator yang diakui dalam berbagai kegiatan terutama tentang penanggulangan bencana (PB).
“Ke depannya jika ada kegiatan-kegiatan, anggota ULD bisa menjadi fasilitator,’’ kata Ketua ULD sekaligus Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Kerjasama PB pada BPBD Provinsi NTB Rijali Amin, ST., MT, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan PB Inklusif dan Teknik Fasilitasi di Mataram.
Pembekalan kepada pengurus ULD ini penting mengingat mereka merupakan perwakilan dari berbagai organisasi.
Pembekalan untuk menjadi fasilitator ini, selain meningkatkan kapasitas pribadi, peserta juga bisa menerapkannya jika berkegiatan di organisasi masing-masing. Peserta juga bisa berbagi pengalaman dengan anggota di organisasi mereka.
“Peningkatan kapasitas ini penting untuk menunjang kegiatan-kegiatan ULD BPBD Provinsi NTB,’’ kata Rijali.
Dalam berbagai kegiatan sejak diresmikan Desember 2024, ULD BPBD Provinsi NTB telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang didukung oleh Program SIAP SIAGA sebagai peserta.
Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan anggota ULD bisa menjadi fasilitator kegiatan sebagai nilai tambah.
“Kegiatan yang didukung oleh Program SIAP SIAGA ini sangat strategis bagi perjalanan ULD ke depannya,’’ kata Rijali.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1, mengatakan sejak diluncurkan tahun 2024, ULD telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksankan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Dalam perencanaan pembangunan di Provinsi NTB, ULD juga terlibat aktif mulai dari proses perencanaan.
“Pada kegiatan Musrenbang Tematik Kebencanaan di Provinsi NTB, anggota ULD ikut terlibat dan memberikan masukan,’’ katanya.
Ahmadi menyampaikan amanat untuk pembentukan ULD BPB ini tertuang dalam Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam PB serta Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam PB. Dalam Perka BNPB Nomor 14 dijelaskan tentang urgensi pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait perlindungan dari bencana melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB).
“Baru-baru ini terjadi banjir di Kota Mataram, penyandang disabilitas terdampak juga. Dalam berbagai bencana pun penyandang disabilitas terdampak dan menjadi kelompok paling rentan. Ketika berbicara tentang penanggulangan bencana, kita tidak boleh melupakan penyandang disabilitas. Bahwa penanggulangan bencana ini harus inklusif,’’ katanya.
Ahmadi menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 16-18 Juli ini. Menurutnya, ULD BPBD Provinsi NTB telah menunjukkan kiprah yang membanggakan. Walaupun belum genap berusia setahun, telah banyak kegiatan yang dilakukan seperti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 2025, Jambore Relawan Disabilitas, serta studi banding Australia Awards Indonesia.
“Ini menunjukkan ULD BPBD Provinsi NTB ini sangat diperhitungkan dan memiliki kontribusi bermakna dengan memberikan banyak masukan terutama dalam isu PB,’’ katanya.