Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas yang membahas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Dalam rapat tersebut, Presiden memberi dua arahan yaitu yang pertama terkait sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat.
"Yang pertama, saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid-19. Entah karena kasusnya meningkat atau, terutama menengah atas melihat, karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tetapi semakin banyak," kata Presiden.
Berdasarkan data hingga Minggu, 2 Agustus 2020, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 111.455 orang dengan 68.975 orang sembuh dan 5.236 orang meninggal. Presiden pun menyoroti persentase angka kematian di Indonesia yang lebih tinggi dari angka kematian global.
"Kita tahu sampai kemarin sudah ada 111 ribu lebih kasus dengan case fatality rate 4,7 persen dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama. Selain itu juga case recovery rate di negara kita, data terakhir adalah 61,9 (persen). Ini saya kira juga bagus, terus meningkat angkanya," jelasnya.
Oleh sebab itu, Kepala Negara kembali mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Secara khusus, Presiden ingin agar sosialisasi tersebut dilakukan secara terfokus dan tidak dilakukan secara sekaligus.
"Saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita. Saya ingin fokus saja, seperti yang saya sampaikan yang lalu, mungkin dalam dua minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Nanti dua minggu berikut kampanye jaga jarak atau cuci tangan misalnya," ungkapnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Presiden ingin agar peran ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilibatkan. Menurutnya, jika ibu-ibu PKK siap, maka mereka bisa menjadi cara yang efektif untuk menyosialisasikan protokol kesehatan dari rumah ke rumah.
"Saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door to door urusan masker. Urusan perubahan perilaku betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi di TV, di medsos, dan lain-lain secara masif dalam dua minggu ini dengan cara-cara yang berbeda," imbuhnya.
Arahan kedua yaitu terkait pemulihan ekonomi nasional di mana Presiden kembali menyoroti masalah realisasi anggaran di kementerian dan lembaga yang masih minim. Menurut Presiden, dari total Rp695 triliun stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20 persen atau Rp141 triliun yang terealisasi.
"Masih kecil sekali. Penyerapan yang paling gede itu ada di perlindungan sosial 39 persen, kemudian program UMKM 25 persen. Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya masih gede banget, mungkin 40 persen-an. DIPA saja belum ada, bagaimana mau realisasi?"
Presiden menilai hal tersebut disebabkan aura krisis di kementerian dan lembaga tersebut belum tampak sehingga masih terjebak pada pekerjaan harian tanpa mengetahui prioritas apa yang harus dikerjakan. Untuk itu, Presiden meminta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional agar memerinci urusan tersebut dari setiap menteri terkait.
"Sehingga manajemen krisis ini kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan," tandasnya.