Mataram, 21 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Program Siap Siaga menggelar kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Rencana Aksi Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB untuk periode 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Fave Hotel Mataram dan dihadiri oleh berbagai perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota se-NTB, serta Tim Penyusun Dokumen Renaksi Binwas SPM SUB.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir Ahmadi, SP-1 membuka secara resmi kegiatan tersebut dan menyampaikan pentingnya konsultasi publik sebagai upaya menjamin transparansi, partisipasi, serta kualitas dokumen Rencana Aksi Pembinaan dan Pengawasan (Renaksi Binwas). Menurutnya, konsultasi publik menjadi ruang dialog antara pemangku kepentingan guna memastikan dokumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi aktual di lapangan. “Seiring berakhirnya masa berlaku dokumen sebelumnya, penyusunan dokumen baru menjadi penting agar selaras dengan regulasi terbaru dan kebutuhan penanggulangan bencana di daerah,” ujar Kalaksa BPBD NTB dalam sambutannya.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan perkembangan pengisian data SPM Sub Urusan Bencana oleh kabupaten/kota serta isi dokumen Rencana Aksi yang tengah disusun. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang, dan ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut.
Facebook : Bpbd Ntb Prov
Instagram : @bpbd.ntb
Twitter : @bpbd_ntb
Web : bpbd.ntbprov.go.id
#SiapUntukSelamat #KitaJagaAlamJagaKita #SalamTangguh
#SalamKemanusiaan #BudayaSadarBencana
#KenaliAncamannya #KurangiRisikonya
#NTBTangguh
Pusdalops-PB BPBD Provinsi NTB