Tim delegasi pemerintah Jerman melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Barat. Tim tersebut terdiri dari para ahli penanggulangan bencana dari Jerman yang diketuai oleh Henricke Becker, Pimpinan Lembaga Penanganan Krisis di Kementerian Luar Negeri Jerman. Kunjungan dihelat untuk membahas kondisi kegiatan penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Barat terutama bencana yang menimpa wisatawan mancanegara asal Jerman, serta ketersediaan data dan informasi terkait kebencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor Bappeda Provinsi NTB yang dihadiri oleh Sekretaris Bappeda, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Dinas Kominfotik Provinsi NTB, serta NGO yang ambil bagian dalam kegiatan penanggulangan bencana Gempa NTB. 

Dalam sambutannya kepala pelaksana BPBD Provinsi NTB atau disebut juga Kalak BPBD NTB mengucapkan selamat datang kepada para delegasi dari pemerintah Jerman, kemudian menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Barat. Kalak BPBD NTB menjelaskan bahwa dalam kegiatan penanggulangan bencana dibutuhkan banyak data, diantaranya Data Kelompok Rentan, Karakteristik Geografis, Data Tenaga pendidik dan murid sekolah, Data Fasos dan Fasum, Ketersediaan tenaga medis dan lembaga sosial, serta data-data penunjang lainnya. Lanjutnya, dari data tersebut dapat dibentuk sebuah sistem pusat data yang lengkap guna penentuan tindakan ketika bencana terjadi dengan menghitung jumlah pengungsi, korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, jenis kebutuhan, data relawan yang ikut serta membantu di lapangan, serta jumlah donasi dan bantuan yang tersalurkan ke korban, yang semuanya akan terkumpul dalam satu pusat data kebencanaan yang bermuara pada NTB Satu Data Kebencanaan. Secara nasional belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang sistem data kebencanaan sehingga NTB diharapkan akan menjadi salah satu contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Hal serupa juga diutarakan oleh Wakil Kepala Bappeda. Beliau mengungkapkan bahwa Bappeda telah membuat pemetaan berdasarkan data spasial kebencanaan dan kemudian mengadakan penganggaran terkait mitigasi bencana pada tahun 2019. Namun untuk itu, Bappeda sangat membutuhkan data kebencanaan yang akurat agar upaya penanggulangan bencana melalui penganggaran kegiatan mitigasi bencana dapat terlaksana dengan baik. 

Dalam kesempatan ini perwakilan Dinas Kominfotik Provinsi NTB selaku wali data di Nusa Tenggara Barat juga turut mempresentasikan Portal NTB Satu Data, sebuah sistem yang digunakan sebagai pusat data dan informasi oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat. Dengan bantuan sistem NTB Satu Data tersebut diharapkan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data dan informasi terutama data dan informasi terkait kebencanaan dapat terlaksana dengan baik.

Selama pertemuan, tim delegasi pemerintah jerman menanggapi baik pemaparan dari semua narasumber dan berterima kasih karena merasa terbantu atas informasi yang telah diberikan. Mereka juga berharap dengan adanya sistem NTB Satu Data ini, kegiatan penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik terutama pada kegiatan evakuasi bagi wisatawan mancanegara, serta dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat, dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi NTB dan pemerintah jerman dalam hal penanganan bencana.