Tanggal 13 Januari 2025, Kalaksa BPBD Provinsi NTB Ir. H. Ahmadi, SP-1 dalam Agenda Pertemuan Koordinasi BPBD Provinsi NTB dan Tim Transisi Kepala Daerah Terpilih didampingi oleh Fungsional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Sub Bagian Program BPBD Provinsi NTB, bertempat di Ruang Rapat Skala, Kantor Bappeda Provinsi NTB.
Adapun pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk memperkaya muatan dan substansi dokumen perencanaan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah serta Integrasi Visi Misi Kepala Daerah Terpilih dalam rancangan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dan melakukan diskusi interaktif dalam pembahasan mengenai solusi efektif mengatasi bencana kekeringan berkelanjutan serta Peningkatan Mekanisme Pengadaan Logistik.
Dalam diskusi tersebut, salah satu topik yang mendapat perhatian khusus adalah solusi jangka panjang terhadap bencana kekeringan yang rutin setiap tahunnya terjadi di wilayah Provinsi NTB. Saat ini, penanganan kekeringan kerap mengandalkan pengiriman truk air bersih ke daerah-daerah terdampak setiap tahunnya. Meski langkah ini penting sebagai respons darurat, kedua belah pihak dalam pertemuan koordinasi sepakat bahwa solusi ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan.
Sebagai langkah strategis, dibahas perlunya pengadaan infrastruktur yang mendukung ketersediaan air secara berkelanjutan, seperti pembangunan Instalasi Penyaringan Air Laut menjadi air bersih serta memaksimalkan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, embung didukung dengan jaringan irigasi yang efisien. Selain itu, optimalisasi teknologi pemanenan air hujan dan program reboisasi di daerah hulu sungai juga menjadi bagian dari strategi yang diusulkan.
Dalam aspek pengadaan logistik, pertemuan koordinasi ini serta menyoroti pentingnya reformasi sistem pengadaan dan distribusi logistik kebencanaan. Tim Transisi mengusulkan agar sumber pembiayaan pengadaan logistik kebencanaan diarahkan melalui Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai dalam situasi darurat, sekaligus meminimalkan resiko logistik berupa pangan Kadaluwarsa serta pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan distribusi logistik lebih cepat, akurat, dan efisien. Usulan integrasi data berbasis geospasial dan SiK untuk memetakan wilayah terdampak bencana juga menjadi salah satu rekomendasi dalam pertemuan tersebut.
Perumusan Dokumen RPJMD dan RENSTRA Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi panduan strategis untuk memastikan bahwa penanganan bencana, terutama kekeringan dan Pengadaan dan Distribusi Logistik, dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Kolaborasi erat antara BPBD Provinsi NTB sebagai perangkat daerah, dan tim transisi Kepala Daerah terpilih menjadi kunci dalam merealisasi hasil .
Pertemuan ini menandai langkah awal yang penting untuk mengantisipasi tantangan bencana di masa depan, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB melalui perencanaan yang matang dan solusi yang inovatif.
Facebook : Bpbd Ntb Prov
Instagram : @bpbd.ntb
Twitter : @bpbd_ntb
Web : bpbd.ntbprov.go.id
@ahmadiahmadi4770 @hassanudin.id
#SiapUntukSelamat #KitaJagaAlamJagaKita #SalamTangguh
#SalamKemanusiaan #BudayaSadarBencana
#KenaliAncamannya #KurangiRisikonya
Pusdalops-PB BPBD Provinsi NTB