Hari Disabilitas Internasional (HDI) tanggal 3 Desember menjadi momen istimewa bagi Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB
Pada tahun ini tepat satu tahun berdirinya organisasi yang diinisiasi organisasi penyandang disabilitas (OPDis) di NTB yang fokus pada isu kebencanaan.
Selama setahun ini, mereka bergerak untuk mengadvokasi isu kebencanaan yang inklusif.
Lalu Ahmad Fatoni masih ingat pengalaman Desember 2024. Pada tanggal 3 Desember tahun itu, dia baru saja dikukuhkan sebagai pengurus ULD BPBD NTB. Saat acara itu, dia bertindak sebagai master ceremony (MC).
Tak lama setelah acara selesai, Bajang Tony sapaan akrabnya langsung berangkat ke Sragen, Jawa Tengah mengikuti Apel Siaga Bencana dan Jambore Relawan Disabilitas Penanggulangan Bencana.
Dia berkumpul dengan relawan dari berbagai tanah air. Di sana mereka berbagi cerita pengalaman penanggulangan bencana di daerah masing-masing. Termasuk juga berbagi kisah yang dialami penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
“Sehari setelah dilaunching langsung berkegiatan, itu pengalaman pertama kami mengikuti kegiatan sebagai ULD,’’ kata ketua Yayasan Tulus Angen Indonesia (YTAI) ini.
Kegiatan itu menjadi pintu pembuka perkenalan ULD BPBD Provinsi NTB keluar daerah. Diundang ke forum tingkat nasional menjadi penyemangat para pengurus untuk berbuat lebih baik di NTB.
Apalagi semangat pendirian ULD BPBD NTB ini merespon berbagai persoalan di penanggulangan bencana. Baik itu prabencana, saat terjadi bencana, hingga setelah terjadi bencana.
Penyandang disabilitas seperti tidak terlihat, penyandang disabilitas seperti diabaikan ketika penanganan darurat, apalagi setelah bencana mereka tidak dilibatkan. Salah satu misi ULD adalah mengadvokasi kebijakan agar penanggulangan bencana di NTB lebih adil dan inklusif.
Pada saat NTB menjadi tuan rumah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) pada April 2025, ULD mengambil peran penting. Mereka terlibat dalam kepanitiaan. Mereka juga menggelar satu forum khusus untuk menyuarakan suara para penyandang disabilitas. Perwakilan OPDis dari berbagai daerah hadir. Kepala BNPB RI dan Gubernur NTB hadir dalam kesempatan itu. Mereka menyampaikan langsung apa yang menjadi aspirasi.
Di forum HKBN itu, menjadi panggung bagi ULD untuk mengenalkan diri ke publik. Khususnya bagi para pemangku kepentingan di NTB. Tiga pengurus ULD, Fitri Nugrahaningrum, Sri Sukarni, Andri menjadi pembicara dalam kegiatan itu. Di hadapan peserta yang hadir, mereka menyampaikan harapan agar kebijakan pemerintah tidak melupakan para penyandang disabilitas.
Dengan dukungan Program SIAP SIAGA – kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk pengelolaan risiko bencana – para pengurus ULD terlibat dalam berbagai kegiatan di NTB, seperti kegiatan-kegiatan musyawarah di tingkat kabupaten dan provinsi. Mereka menyuarakan aspirasi agar dalam seluruh proses pembangunan tidak melupakan para penyandang disabilitas.
“Setelah kami hadir dalam berbagai kegiatan itu, setidaknya para pengambil kebijakan tidak lagi melupakan kami para penyandang disabilitas,’’ kata Ketua ULD BPBD NTB, Khalid.
Keterlibatan dalam forum seperti itu merupakan salah satu bentuk advokasi kebijakan. ULD ingin memastikan mulai dari tahap perencanaan memerhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas.
Khalid mencontohan, jika pada saat prabencana atau tidak ada kejadian bencana, edukasi dan sosialisasi kebencanaan perlu melihat ragam disabilitas.
Media yang disusun harus bisa diakses oleh semua orang. Dalam perencanaan, ULD juga mengawal agar dalam rencana penanggulangan bencana pada fase tanggap darurat dan pascabencana memerhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas.
Di internal ULD sendiri, mereka aktif mendorong agar regulasi-regulasi yang ada berpihak pada penyandang disabilitas. Pada saat ini ULD telah menyusun panduan pengarusutamaan GEDSI dalam penanggulangan bencana yang inklusif.
Selain itu ULD juga telah menyusun policy paper pemanfaatan data terpilah dalam penanggulangan bencana yang inklusif.
“Policy paper ini berangkat dari pengalaman saat kami mendukung BPBD Provinsi NTB untuk mengelola data terpilah penyandang disabilitas yang diambil dari Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK), ternyata banyak yang menjadi temuan yang dapat diperbaiki ke depan,’’ kata Khalid.
Pada prinsipnya, pengelolaan data terpilah dilakukan atas dasar urgensi pemanfaatannya do seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Dalam fase pra bencana, data terpilah dapat digunakan sebagai data dasar / baseline untuk memperkirakan jumlah penyandang disabilitas yang bermukim di wilayah rawan bencana sehingga dapat mengetahui kebutuhan penyebarluasan informasi kebencanaan yang aksesibel, dan dapat mengetahui lokasi-lokasi prioritas penyelematan jika terjadi bencana.
Dalam fase saat bencana atau tanggap darurat, Khalid mencontohkan, beberapa waktu lalu ketika terjadi bencana banjir ada aspirasi dari penyandang disabilitas yang menjadi korban dan tidak mendapatkan bantuan.
“Karena ketika ada bantuan sifatnya umum, jadi teman disabilitas seperti tidak tersentuh. Itu dimulai karena ketiadaan data terpilah yang dapat diandalkan,’’ kata Khalid.